KEJARNEWS. COM, Depok | Pemerintah Kota Depok menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sejumlah ruas jalan protokol yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi kini resmi dialihkan ke Pemkot Depok untuk dipelihara.
Penambahan beban pemeliharaan itu meliputi sejumlah ruas vital seperti Jalan Juanda, Margonda, Arif Rahman Hakim, Nusantara hingga kawasan Sawangan. Kondisi tersebut membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok harus memutar strategi agar kualitas jalan tetap terjaga meski anggaran terbatas.
Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengakui tantangan yang dihadapi saat ini tidak ringan. Apalagi, penyerahan kewenangan jalan terjadi bersamaan dengan kebijakan penghematan anggaran.
“Sekarang status jalan seperti Juanda, Margonda, Arif Rahman Hakim, Nusantara sampai Sawangan sudah diserahterimakan ke Depok. Tantangannya bagaimana di tengah efisiensi ini pemeliharaan jalan tetap maksimal,” ujar Yodi usai dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Senin (25/5/2026).
Meski demikian, Yodi memastikan proyek-proyek prioritas Pemerintah Kota Depok tidak akan berhenti. Dalam waktu dekat, Pemkot akan memulai groundbreaking Jalan Enggram yang disebut menjadi salah satu proyek strategis tahun ini.
Selain itu, pengerjaan Sawangan Kubro dan Sawangan Sugro juga ditargetkan rampung, disusul pembebasan lahan untuk pelebaran Simpang Parung Bingung yang selama ini menjadi salah satu titik kemacetan di wilayah barat Depok.
“Awal Juni groundbreaking Jalan Enggram dimulai. Kemudian Sawangan Kubro dan Sawangan Sugro mudah-mudahan segera selesai. Tahun ini juga kita fokus pembebasan lahan untuk pelebaran Simpang Parung Bingung,” katanya.
Tak hanya mengandalkan anggaran reguler, Pemkot Depok juga mulai mengoptimalkan skema Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi cepat di sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penataan mendesak.
Kawasan Pasir Putih, Cinere, Sawangan Permai hingga Sawangan Village masuk dalam daftar prioritas pelebaran dan penataan jalan menggunakan skema tersebut.
“Pak Wali mengarahkan agar BTT dipakai untuk penataan dan pelebaran jalan di Pasir Putih dan Cinere. Nanti juga mengarah ke Sawangan Permai dan Sawangan Village,” ungkap Yodi.
Di sisi lain, Pemkot Depok juga mulai menyiapkan proyek infrastruktur jangka panjang berupa pembangunan flyover baru. Studi kelayakan atau feasibility study (FS) proyek tersebut telah diselesaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok.
Saat ini, Dinas PUPR tengah mempersiapkan tahapan lanjutan mulai dari penyusunan basic design, manajemen konstruksi hingga proses lelang yang ditargetkan digelar pada akhir 2026.
“Kita sudah menerima hasil FS flyover dari Bappeda. Selanjutnya masuk tahap basic design, manajemen konstruksi, lalu targetnya lelang dilakukan November atau Desember,” jelasnya.
Padatnya agenda pembangunan di tengah keterbatasan anggaran, menurut Yodi, memaksa Dinas PUPR mencari pola baru dalam pengelolaan infrastruktur agar tetap efektif dan berkelanjutan.
“Efisiensi jangan sampai membuat pembangunan berhenti. Justru kita harus mencari skema baru yang lebih efektif karena jalan yang dipelihara sekarang makin panjang dan makin banyak,” tegasnya.
Yodi menambahkan, seluruh proyek infrastruktur yang berjalan tahun ini akan dikawal ketat dengan prinsip transparansi, ketepatan waktu, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Tugas saya memastikan semuanya tepat waktu, tepat guna, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.(ish)
