Depok. | Inspektorat Daerah Kota Depok gelar forum rencana kerja (RENJA) tahun 2025 di aula Bank BJB ,Jln Margonda Raya Kota Depok, Jumat (16/2/24).
Rencana kerja dihadiri anggota DPRD Depok Komisi A Hengky.ST, Perwakilan Bappeda Eneng Sugiarti ,Kadis BKSDM Rahman dan Kepala Inspektorat Firmanudin serta Perwakilan OPD Dinas se- Kota Depok.
Tema Renja Inspektorat Kota Depok “Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Untuk Peningkatan Peran APICP yang Agile dan Profesional.”
Kepala inspektorat dalam paparannya menyampaikan,’ bahwa bagaimana inspektorat hadir bermanfaat bagi para aparatur untuk kasus – kasus yang terkadang seolah-olah sepele namun dari tata kelola pemerintahan jadi bermasalah,”ungkapnya.
“Inspektorat sekarang memiliki paradigma yang berbeda dengan inspektorat lama.Paradigma itu, yakni kami adalah mitra bagi aparatur, kehadiran inspektorat bermanfaat bagi OPD ,karena aparatur pasti akan ketemu permasalahan.Selogan kami yaitu kami adalah pemberi nasehat, nasehat sebatas kemampuan kami.Diluar kemampuan kami , inspektorat akan mencari solusi ke instansi pengawasan yang lebih tinggi,”ujarnya.
“Ada dua prinsip -prinsip pengolahan pemerintahan, yaitu TRANSPARAN dan AKUNTABILITAS.Untuk dapat menjawab tantangan terkait pengawasan , diberikan kewenangan kepada inspektorat dan penguatan dari segi kelembagaan ,jadi inspektorat menjadi OPD yang eselon tiganya cukup banyak ada lima orang.
Kebetulan hadir Kaban BKSDM Rahman, perlu kami sampaikan,bahwa kondisi inspektorat dari segi kebutuhan SDM ,kami masih kekurangan 92 ( sembilan puluh dua) pegawai aparatur, yang terdiri dari bagian Audit kurang 43 orang, bidang P2UPD kurang 38 orang dan Sekretariat 14 orang, jadi kami kekurangan pegawai 106 orang,”tuturnya.
“Kami berharap,bila ini terpenuhi cover pengawasan akan lebih baik, namun kekurangan ini menjadi tantangan besar bagi kami, walaupun kami masih butuh 92 kinerja pengawasan.Perlu diketahui,bahwa seluruh pegawai inspektorat P2 UPD , semuanya memiliki sertifikasi pengawasan,”jelasnya.
Perwakilan Bappeda Eneng Sugiarti juga menyampaikan,”Yang mendukung komponen IPM di Kota Depok ada beberapa kriteria.IPM yang paling tertinggi yaitu Kecamatan Sukmajaya yaitu 88,03 persen, urutan kedua Kecamatan Cinere,”ungkapnya.
“Sedangkan IPM terendah pertama , Kecamatan Cipayung, Tapos, Bojong Sari dan Sawangan.IPM yang rendah ini memerlukan penganggaran khususnya tahun 2025, dengan tujuan agar IPM nya meningkat,”ujarnya.
Dirinya juga menyampaikan perihal , ada tiga kriteria terget kinerja program Inspektorat daerah, pertama Program penunjang urusan pemerintahan daerah, kedua program penyelenggaraan pengawasan dan ketiga program perumusan kebijakan existensi prinsip – prinsip pengolahan,”paparnya.
(ish)
