KEJARNEWS.COM, Depok | Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmad memaparkan sejumlah agenda pengawasan program kerja yang akan direalisasikan Tahun 2026.
“Materi formasi kebijakan pembangunan provinsi Jawa Barat, disampaikan kepada Tim perihal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang sekaligus dirangkai dengan buka puasa bersama,”ungkap Hasbullah kepada media kejarnews.com di kediamannya Kalimulya, Sabtu (7/3/26).
Dikatakannya bahwa Tahun 2025 banyak program di Depok dari Jawa Barat , untuk perbantuan pembangunan.
“Diuraikannya untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun ini saya akan mengawal 96 pembangunan Ruang Kelas Baru yaitu untuk pembangunan SLBN, SMKN dan SMAN. Di Depok akan dibangunkan SMK Negeri 5 yang berlokasi di Limo, ” ungkapnya.
Untuk jalan jalan provinsi , semua sudah diperbaiki bahkan ketebalannya ditambah hingga 15 cm, bahkan juga sudah dipasang PJU.
“Terkait Setu di Kota Depok itu tercatat miliknya aset Pemprov Jabar, tapi kewenangan airnya bukan kewenangan Pemprov namun kewengangan Kementerian PU dikelola oleh Balai Besar Wilayah sungai Ciliwung Cisadane.
Untuk Setu kita tidak bisa sepihak mengerjakannya harus berkolaborasi dengan kabupaten/kota terutama Balai Besar Wilayah Sungai, jadi memang sangat ketat aturan untuk tandon air tersebut,”jelas Hasbullah yang sudah empat periode anggota DPRD.
“Perihal sampah : Persoalan sampah, dalam Planning Blueprint Lulut Nambo ialah sebuah tempat sampah pembuangan Jabodetabek tapi setelah kita buka, ada penawar dari luar negeri berminat dan begitu dapat surat perintah kerja (SPK) tidak ada duitnya, sehingga dicari lagi founder kemana mana yang satu hari kapasitasnya 800 – 1000 ton sampah per hari, diolah enggak ada unitnya karena harus dari Jerman,”tuturnya.
“Yang ada sekarang cuma 50 ton per hari, karena mesinnya enggak murah, angarannya ngga ada karena hingga 4 triliun biaya untuk unit tersebut. Untuk mencari anggaran CSR Indocement sudah mau membeli briketnya dan indocement mau membayar kalau sudah menerima 800-1000 ton, karena sampah yang diolah masih kisaran 50 ton.
“Pemerintah pusat sekarang untuk sampah agak serius , ini Danantara akan mengambil alih termasuk Provinsi Daerah, kita doakan tahun 2026 Blueprint dari pusat sudah mulai keluar, bisa saja Tahun 2027 menteri koordinator jadi berkolaborasi dengan Danantara.
“Danantara akan mengambil alih, kita doakan 2026 Blueprint dari pusat sudah mulai keluar tahun 2027, termasuk Depok bisa tertangani karena sampah ini bukan hanya masalah Daerah namun juga masalah Nasional.
Semoga Tahun 2026 kajiannya sudah beres , sehingga Tahun 2027 bisa running,”tutup Hasbullah Rahmad dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
(ish)
