KEJARNEWS. COM, Depok | Camat Rahmat Maulana (sering dipanggil Pace) menegaskan keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kota Depok bukan alasan anak putus sekolah. Orang tua diminta segera mengalihkan pilihan ke sekolah swasta rintisan gratis yang disiapkan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Rahmat usai menghadiri reses anggota DPRD dari Partai Demokrat, Edi Sitorus, di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Minggu (10/5/2026).
“Kalau tidak diterima di sekolah negeri, jangan berhenti. Langsung daftar ke sekolah swasta rintisan gratis,” kata Rahmat.
Ia menyebut, program sekolah swasta gratis telah berjalan dua tahun terakhir sebagai solusi atas terbatasnya sekolah negeri. Saat ini, terdapat sekitar 49 sekolah swasta rintisan gratis di Depok.
“Daya tampung negeri terbatas. Pemerintah sudah siapkan alternatif. Tinggal dimanfaatkan masyarakat,” tegasnya.
Rahmat bahkan menyoroti masih adanya sekolah gratis yang kekurangan siswa. Menurutnya, kondisi itu tidak seharusnya terjadi di tengah tingginya kebutuhan pendidikan.
“Ini ironi. Sekolah gratis ada, tapi tidak terisi. Padahal kualitas guru tetap dijaga,” ujarnya.
SMPN 35 Depok Tersendat, Akses Lahan Belum Tuntas
Di sisi lain, pembangunan SMPN 35 Depok masih tersendat. Persoalan utama berada pada akses masuk yang belum mencapai kesepakatan dengan pemilik lahan.
Pemerintah, melalui BPN dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim), telah melakukan negosiasi. Namun hingga kini belum menemukan titik temu.
“Kami ingin eksekusi, tapi pemilik lahan masih keberatan. Bukan soal uang, tapi soal lebar lahan. Kami minta dua meter, yang diberikan hanya satu meter,” ungkap Rahmat.
Ia memastikan pendekatan persuasif tetap menjadi langkah utama agar proyek pendidikan tersebut tidak terus tertunda.
UHC Tak Dihapus, Tapi Disaring Ketat
Rahmat juga meluruskan isu terkait Universal Health Coverage (UHC). Ia menegaskan program jaminan kesehatan tersebut tidak dihapus, melainkan diperketat agar tepat sasaran.
“UHC tetap ada. Tapi sekarang diprioritaskan untuk warga yang benar-benar tidak mampu,” katanya.
Ia meminta masyarakat aktif memperbarui data kependudukan karena seluruh sistem kini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terintegrasi lintas instansi.
“Kalau data tidak di-update, bisa bermasalah. Sistem sekarang sudah terhubung dengan banyak lembaga, dari perbankan sampai pertanahan,” pungkas Pace .(Ish)
