KEJARNEWS.COM, DEPOK – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27, DPRD Kota Depok kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang amanah. Salah satu wujud apresiasi terhadap integritas tersebut adalah penyerahan Badan Kehormatan (BK) Award 2026 kepada 10 anggota dewan berkinerja terbaik, Kamis (3/9/26).
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Binton Jhonson Nadapdap, kembali masuk dalam daftar penerima penghargaan. Kali ini, ia meraih posisi ketiga kategori umum, setelah sebelumnya menempati peringkat pertama pada tahun lalu.
“Alhamdulillah, ini adalah kali kedua saya menerima penghargaan ini. Proses penilaiannya panjang dan objektif, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua BK Ibu Dr. Qonita Lutfiyah. Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar gelar, tetapi ‘patrol’ atau pengingat untuk terus menjaga integritas,” ujar Binton usai sidang paripurna di Gedung DPRD Depok.
Disiplin Adalah Kunci Kepercayaan Publik
Binton menekankan bahwa kunci dari kepercayaan masyarakat terletak pada ketaatan terhadap tata tertib. Menurutnya, kehadiran dalam rapat dan kepatuhan terhadap aturan main legislatif adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
“Tata tertib adalah kewajiban pertama. Jika kita siap menjalankannya dengan disiplin, maka kinerja lembaga akan baik. Daftar hadir kami tidak pernah bermasalah karena kami sadar bahwa itu adalah bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat,” jelasnya.
Efisiensi Anggaran dan Empati Ekonomi
Menyinggung isu efisiensi anggaran yang telah berjalan dua tahun terakhir, Binton memberikan pandangan yang humanis. Ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi dari pusat hingga daerah memang diperlukan, namun dampaknya terhadap perputaran ekonomi mikro harus diperhatikan.
“Secara makro, efisiensi adalah kebijakan negara. Namun secara mikro, kita merasakan betapa sulitnya mencari uang dan pekerjaan saat ini. Oleh karena itu, legislator harus peka terhadap denyut nadi ekonomi warga,” paparnya.
Desakan Ruang untuk UMKM, Bukan Sekadar Penggusuran
Melihat tantangan ekonomi tersebut, Binton menawarkan gagasan konkret melalui konsep “Empat Pilar Ekonomi Kesejahteraan” yang ia gagas. Ia mendesak Pemerintah Kota Depok untuk lebih proaktif memberikan ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Jangan hanya fokus menggusur bangunan liar (Bangli) tanpa memikirkan solusinya. Pemerintah harus memberikan ruang usaha yang layak. Aset-aset pemerintah yang menganggur sebaiknya dikelola menjadi ruang terbuka atau area komersial yang ramah UMKM,” tegasnya.
Binton juga menyarankan agar Pemkot Depok dapat mendorong perusahaan BUMD dan perbankan untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara lebih merata, tidak hanya kepada pihak yang berafiliasi, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangan usaha kecil.
“Harapan saya, ada kolaborasi nyata antara Pemkot, pemerintah pusat, dan sektor swasta untuk membuka lapangan kerja dan ruang usaha. Ini tugas bersama untuk memastikan roda ekonomi Depok tetap berputar di tengah tantangan efisiensi,” tutup Binton. (R)
