Jakarta — Kejarnews.com | Gelombang kritik publik kembali mengarah pada gaya hidup mewah sebagian anggota dewan dan pejabat negara. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih serta beban rakyat yang kian berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif pajak, sikap elitis wakil rakyat maupun birokrat dinilai tidak pantas.
Sejumlah pengamat politik dan ekonomi menilai, perilaku pamer kemewahan—mulai dari penggunaan kendaraan mewah, pesta ulang tahun berlebihan, hingga gaya hidup glamor di media sosial—berpotensi memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan penguasa.
“Ini bukan soal boleh atau tidak, tetapi soal kepatutan. Pejabat publik digaji dari uang rakyat, jadi wajar jika masyarakat menuntut mereka hidup sederhana, setidaknya tidak menyinggung perasaan publik dengan kemewahan yang dipertontonkan,” ujar Ketua Umum DPP Parkindo, Jenri Sinaga, di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Fenomena pejabat dan anggota DPR dengan harta fantastis dianggap kontras dengan kondisi masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jutaan keluarga Indonesia masih hidup di garis kemiskinan, bahkan sebagian kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut Jenri, standar moral pejabat publik seharusnya lebih tinggi dibanding warga biasa. “Menahan diri dari kemewahan adalah simbol pengabdian. Ini bukan hanya soal moral pribadi, tapi juga citra institusi negara,” tegasnya.
Di tengah desakan publik, masyarakat berharap pemerintah maupun DPR menegakkan disiplin etika agar pejabat dapat memberi teladan, bukan justru menjadi contoh buruk. Publik pun menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji atau retorika. (Rh)
