KEJARNEWS.COM, Depok | Pemerintah Kota Depok Bappeda melakukan kegiatan berkaitan dengan perencanaan pembangunan strategis, yaitu pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027 bersama stakeholder terkait.
Agenda ini merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan untuk memastikan program prioritas Kota Depok.
Pembahasan Ranwal RKPD 2027 melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun dokumen perencanaan tahun 2027 mengenai program prioritas bersama kepala perangkat daerah yang bertujuan mematangkan arah pembangunan Kota Depok, termasuk evaluasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan fisik dan manusia.
Hadir Wali Kota Depok serta Wakil Wali Kota, Pimpinan Perangkat Daerah para Kepala Dinas , Camat, Sekcam, Direktur Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah 2 Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna ST dan undangan bertempat di Gedung Baleka lt. 10 Balaikota Depok, Rabu (28/1/26).
Direktur KPK Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan, bahwa Pencapaian nilai MCP – SPI Kota Depok Tahun 2025 : Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Depok 81,94 poin dan Survey Penilaian Integritas (SPI) 72,85 poin, artinya semakin tinggi nilai SPI dan MCP menunjukkan semakin rendah resiko korupsi dan semakin baik sistem pencegahannya,”, ungkapnya.
Diterangkannya, jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis dasar yaitu : Kerugian keuangan negara, Penggelapan dalam jabatan, Perbuatan curang, Pemerasan, Gratifikasi,Suap menyuap, Benturan kepentingan dalam pengadaan dan Tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi.
“Untuk meng-analisir menekan tingkat korupsi hal-hal yang perlu diperkuat yaitu menguatkan integritas sistem, integritas individu dan integritas organisasi, ” imbuhnya.
“Saran dan pesan saya adalah, program dulu bukan anggaran dulu agar bisa tercapai yang diharapkan masyarakat.Gunakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD) untuk mampu memberikan koreksi melalui Bappeda, agar terlihat kualitasnya. Kadis harus diuji rancangannya ya..pak Wali,” harap Direktur KPK Bahtiar
Berikut data urutan nilai MCP – SPI Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat dibawah 90 poin Tahun 2025.
1 Kabupaten Purwakarta MCP 84,9 dan SPI 69,47
2 Kabupaten Cirebon MCP 84,8 dan SPI 68,56
3 Kabupaten Indramayu MCP 84,74 dan SPI 69,74
4 Kota Banjar MCP 84,54 dan SPI 77,53
5 Kota Tasikmalaya MCP 82,85 dan SPI 75,85
6 Kota Bandung MCP 82,75 dan SPI 69,17
7 Kabupaten Tasikmalaya MCP 82,62 dan SPI 68,01
8 Kota Depok MCP 81,94 dan SPI 72,85
Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna ST dalam paparannya mengatakan, “bahwa terdapat issu strategis Kota Depok 2027 berupa Sumber Daya Manusia, Pengembangan Infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan, Pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja, ” ungkapnya.
Pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja:
“Perda Kota Depok No. 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pengembangan usaha mikro serta penataan dan pemberdayaan perdagangan kaki lima, MEWAJIBKAN Pemerintah daerah BUMD dan Badan Usaha Swasta untuk menyediakan minimal 30% di area komersial di Infrastruktur publik sebagai ruang promosi dan pengembangan usaha mikro.
Kebijakan ini bertujuan memperkuat pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan, “paparnya.
“Untuk meng-analisir menekan tingkat korupsi di Kota Depok yang harus diperkuat pertama ialah Institusi Inspektoratnya, “tutupnya.
(ish)
