Depok. | Musrenbang Kecamatan Cimanggis digelar di aula Kantor Kecamatan,Selasa (18/2/25).Hadir Camat Cimanggis Dody Setiawan, Para Lurah, Ketua RW, Ketua LPM, Anggota DPRD, Tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya Anggota DPRD Depok Edi Sitorus menyampaikan,”bahwa target Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah adalah pembangunan Kota Depok yang terencana dan terintegrasi.Perencanaan yang terintegrasi untuk pembangunan di tiap wilayah di Kota Depok ada suatu perubahan yang harus dapat dinikmati segenap masyarakat,”ungkapnya.
“Musrenbang hari ini membicarakan perbaikan infrastruktur di setiap kecamatan yang terintegrasi. Begitu pun infrastruktur di wilayah publik harus terencana, contohnya seperti membuat jalan dari Margonda ke arah Rumah Sakit UI lewat terusan Juanda dan Cinere ,juga dari Terminal Jati Jajar ke Jalan Tol Cimanggis yang ditambahkan 24 meter, semua perencanaan itu sebaiknya membuka peluang usaha buat orang banyak,”paparnya.
Ditambahkannya, Walikota Supian Suri sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sehingga agenda perubahan dapat segera terwujud. Kami, DPRD Kota Depok, siap mendukung semua agenda ini,”jelasnya.
Usai Musrenbang,saat ditemui media, Edi mengatakan,” tadi ada sesuatu yang saya komplain di acara kegiatan Musrenbang tadi , terkait dengan foto walikota dan wakil walikota depok yang di pajang oleh pihak kecamatan Cimanggis. Saya tadi bertanya-tanya , kebetulan ada Ketua DPRD Depok Ade Supriatna.
“Ini penting buat kita , Walikota Depok dan Wakil Muhammad Idris – Imam Budi Hartono mantan Walikota dan Wakil Walikota Depok sudah tidak terkenal lagi, tapi kenapa fotonya masih bertengger di spanduk acara Musrenbang,”ujarnya.
“Kita sudah tahu beberapa waktu lalu, sudah ada penetapan penghentian Walikota dan Wakil baik itu dari KPU maupun dari DPRD Depok. Acara musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang) tahun 2025 ini , artinya kegiatan ini sudah program Wali Kota yang baru, meskipun belum dilantik. Menurut saya, foto kepala daerah yang sudah dihentikan harusnya tidak ada di acara musrenbang besok.
“Sejujurnya mungkin saya belum paham terkait dengan regulasinya, seperti apa sih, memang saya belum baca, tapi yang saya lihat adalah keputusan DPRD Depok melalui Paripurna yang mengukuhkan penghentian dan itu tadi yang saya sampaikan, tapi bukan itu yang menjadi persoalan dalam acara Musrenbang ini,”tegasnya.(ish)
