KEJARNEWS.COM ,Depok | DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, di Ruang Sidang DPRD Kota Depok, Grand Depok City, Senin (7/7/2025).
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Ade Supriyatna, Rapat ini juga diisi dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap Raperda tersebut, serta jawaban Wali Kota Depok, H. Supian Suri, atas masukan dari para legislator.
Fraksi-fraksi Soroti Kinerja Anggaran dan Program Prioritas
Fraksi PKS mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Depok, khususnya penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari Rp282 miliar pada 2023 menjadi Rp224 miliar pada 2024, yang dinilai mencerminkan optimalisasi pelaksanaan anggaran. PKS juga mengapresiasi raihan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 14 tahun berturut-turut. Namun, PKS juga menyoroti sejumlah isu dalam laporan semester I 2025, seperti potensi pergeseran atau penghapusan anggaran yang tidak didasari kajian memadai. Termasuk di antaranya adalah rencana pembatalan pembangunan masjid di Jalan Margonda dan penghapusan program santunan kematian bagi warga tidak mampu, serta kejelasan program RSSG.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Gerry menekankan pentingnya efisiensi belanja, peningkatan PAD, dan penyaluran bansos secara cepat dan tepat. Fraksi ini juga mengapresiasi keberhasilan Pemkot dan TP PKK yang bersama warga mengumpulkan 45.300 liter minyak jelantah dalam program Sera Mijel Sae, hingga mendapat penghargaan Rekor MURI.
Fraksi Golkar menyebut realisasi pendapatan daerah 2024 yang mencapai 98,97 persen sebagai pencapaian positif. Namun, pemerintah diingatkan agar anggaran dimanfaatkan secara maksimal di semua SKPD, khususnya untuk kepentingan rakyat kecil.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, termasuk dengan memperkuat sistem pelaporan berbasis kinerja dan memastikan belanja hibah serta bansos dilakukan secara transparan. Ketua Fraksi PDIP, Indah Ariyani, juga menekankan pentingnya menempatkan pejabat yang berkompetensi dan memiliki visi sejalan dengan Wali Kota.
Fraksi PKB, lewat juru bicara Siswanto, mengapresiasi adanya surplus dalam APBD 2024 dan berharap agar dana tersebut dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan, termasuk mendukung program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).
Fraksi Demokrat melalui Moh. Taufik menyampaikan apresiasi atas pendapatan daerah. Namun, pihaknya mencatat bahwa meski anggaran pendidikan telah dialokasikan Rp1,6 triliun, realisasi baru mencapai Rp998 miliar, dan masih ada sejumlah persoalan pendidikan di lapangan yang harus dibenahi.
Fraksi Amanat Pembangunan Solidaritas Nasional yang diwakili Binton Nadapdap juga menyambut baik capaian pendapatan daerah sebesar Rp4,2 triliun. Fraksi ini menyoroti perlunya peningkatan realisasi anggaran, terutama untuk bidang pendidikan dan kesehatan, serta menyarankan pemanfaatan SiLPA untuk pembangunan ruang arsip dan pengembangan perpustakaan sebagai bagian dari penguatan budaya baca dan ketahanan sejarah lokal.
Jawaban Wali Kota: Fokus pada Prioritas dan Penyesuaian Program
Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Depok Supian Suri menjelaskan bahwa SiLPA 2024 akan digunakan untuk program di tahun 2025. Ia juga memaparkan sejumlah rencana strategis, antara lain:
1. Infrastruktur dan Transportasi: Pemkot akan membebaskan lahan untuk mengurangi kemacetan di Jalan Raya Sawangan serta mendorong pembangunan flyover Margonda dan underpass Citayam, dengan dukungan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. Penambahan rute baru Biskita juga sedang diusulkan ke Kementerian Perhubungan.
2. Terkait belum optimalnya perencanaan APBD, Pemkot akan meningkatkan perencanaan dan penganggaran lewat sinkronisasi awal tahun dan evaluasi rutin.
3. Belanja Pendidikan dan Kesehatan: Realisasi anggaran bidang pendidikan telah mencapai 28,06 persen dari kewajiban 20 persen, sedangkan bidang kesehatan mencapai 17,51 persen dari batas 10 persen yang diwajibkan.
4. Optimalisasi PAD: Strategi dilakukan melalui edukasi wajib pajak, insentif, dan pemisahan OPD khusus pengelolaan pendapatan pada 2026.
5. Pengalihan Pembangunan Masjid Margonda: Pembangunan masjid senilai Rp20 miliar akan dialihkan menjadi Rumah Kreatif Anak Istimewa yang juga dilengkapi mushola. “Kami mohon maaf kepada pihak yang berharap pembangunan masjid ini tetap berjalan. Namun, kami melihat rumah kreatif ini lebih menjawab kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Supian. Ia menambahkan bahwa pembangunan masjid sudah dilakukan, seperti Masjid As-Syahid di Terminal Jatijajar yang tahun ini dialokasikan Rp15 miliar untuk pembangunan lanjutan.
6. Santunan Kematian: Supian menyebut program ini telah dirasakan manfaatnya pada masa lalu, tetapi kini pemerintah lebih fokus pada bantuan yang cepat dan relevan, seperti penghapusan retribusi pemakaman, bantuan ambulans, dan insentif bagi gali kubur.
7. Program RSSG: Dasar program ini mengacu pada arahan Presiden, putusan Mahkamah Konstitusi, keterbatasan bangku sekolah negeri, dan kerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta untuk peningkatan mutu pendidikan swasta gratis.
Supian menutup jawaban dengan harapan besar agar sinergi antara legislatif dan eksekutif tetap terjaga demi kemajuan Kota Depok. “Semoga pembangunan Kota Depok dapat berjalan dengan baik dan kolaborasi ini terus berlanjut di masa mendatang,” pungkasnya.
(rh)
