KEJARNEWS.COM, Jakarta. | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara proses mutasi guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 0864/B/HK.07.00/2025 yang ditandatangani oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTKPG), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., pada 25 Agustus 2025. Instruksi tersebut ditujukan langsung kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota , Rabu (27/8/25) dikutip media sosial Kemendikdasmen
Tujuan utama penundaan mutasi adalah memastikan kelancaran Program Pembelajaran Mendalam (PM) dan Pelatihan Kecerdasan Buatan (KKA) yang sedang berjalan secara nasional. Kedua program strategis ini menjadi kunci dalam menyiapkan guru dan kepala sekolah menghadapi tantangan pendidikan era digital.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak bisa lagi ditunda. Globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut peningkatan kapasitas guru agar mampu menguasai metode pembelajaran berbasis teknologi, memahami penerapan AI, serta membimbing siswa menghadapi era digital.
“Mutasi guru dan kepala sekolah ditunda sementara hingga seluruh rangkaian pelatihan selesai,”ungkap Nunuk.
Peserta wajib fokus dan menyelesaikan pelatihan sesuai jadwal.”Seluruh pemerintah daerah wajib meneruskan instruksi ini ke dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota,”jelasnya.
Program PM dan KKA dirancang dengan pola IN-ON-IN selama tiga bulan. Model ini memadukan pembelajaran tatap muka, praktik lapangan, hingga evaluasi berkelanjutan. Dengan pola tersebut, peserta tidak hanya menerima teori, tetapi juga menguasai keterampilan konkret.
Namun, konsistensi peserta menjadi kunci keberhasilan. Jika terjadi mutasi di tengah jalan, kesinambungan pelatihan akan terganggu. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah preventif berupa blokir sementara mutasi.
Kebijakan ini berdampak pada manajemen birokrasi di daerah. Rotasi jabatan yang biasanya dilakukan sementara harus ditunda. Meski demikian, Kemendikdasmen menekankan bahwa investasi sumber daya manusia lebih penting daripada rotasi struktural.
Bagi guru dan kepala sekolah, keputusan ini memberi kepastian. Mereka dapat fokus penuh pada pembelajaran materi digital, strategi pembelajaran mendalam, serta penerapan AI di ruang kelas.
Langkah blokir mutasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah mempercepat transformasi pendidikan. Dengan memperkuat kapasitas tenaga pendidik, Indonesia menyiapkan generasi adaptif, kreatif, dan siap bersaing global.
Banyak pakar pendidikan menilai kebijakan ini tepat. Tanpa guru yang siap menghadapi era digital, kebijakan kurikulum tidak akan berjalan efektif. Guru adalah ujung tombak implementasi pendidikan, sehingga peningkatan kapasitas mereka harus menjadi prioritas utama.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara. Setelah pelatihan selesai, mutasi dapat kembali dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk saat ini, fokus diarahkan pada keberhasilan pelaksanaan program pelatihan digital nasional.
(tim editor)
