Depok,kejarnews.com. | BPJamsostek Depok berkolaborasi dengan SEKBER WARTAWAN melaksanakan acara ngopi bareng SWI ( Ngobrol pintar dan inspiratif ) dengan para jurnalis dan organisasi masyarakat bertemakan,”Perlindungan Jamsostek Mencegah Meningkatnya Kemiskinan Ekstrim” bertempat di Kantor Pertemuan BPJamsostek Jln Siliwangi Depok,Rabu (31/1/24).
Tahun 2014 BPJamsostek terbentuk.Dengan program awal BPJS yang dimiliki yaitu,jaminan kecelakaan kerja, kematian,hari tua , pensiun dan kehilangan mata pekerjaan.
“Tema ini saya ambil dikarenakan pada masa pandemi covid, banyak orang yang meninggal, terutama orang yang pencari nafkah,”, ungkap Pincab BPJS Depok Achiruddin.
“Bila peserta mengalami kecelakaan kerja , pasti tercover, maka keluarga yang kehilangan, tidak kehilangan pencari nafkah sebab otomatis menerima santunan, itulah yang menjadi ekonomi baru bagi keluarga.Disitulah wujud negara hadir menggantikan perekonomian peserta BPJS ketenagakerjaan.
“Dengan iuran Rp.16.800 , peserta BPJamsostek bisa dirawat, menerima manfaat ketenagakerjaan ,dari mulai operasi, perawatan, pelayanan sampai dengan biaya ratusan juta. Kenapa pemerintah sedemikian berani ? Secara hitungan matematika pasti rugi, misalnya dari 100 orang , meninggal 1 saja , itu tekornya luar biasa 16.800×100=1.6 juta lebih, yang meninggal santunan Rp.42 juta,belum upah pegawai,”ujarnya.
“Ini hitungan secara jangka pendek ,namun bila hitungan jangka panjang pemerintah untung .Tugas kita semua yaitu strategi mengentaskan kemiskinan ekstrim, kami selalu mencoba sosialisasi melalui media secara langsung, juga ke Diskominfo, memasang baliho pada 4 titik strategis, tujuannya untuk mengedukasi masyarakat,sebab masyarakat menganggap BPJS ketenagakerjaan itu sebagai beban,bukan investasi.
“Yang terkait dengan BPJS ketenagakerjaan yaitu yang berpenghasilan diatas UMP/UMK misalnya pekerja di pabrik.Namun bila dalam satu KK ada dua gabungan dari kepala keluarga, satunya mampu, satunya tidak mampu,kami sarankan pisah KK,sebab hitungannya dari KK,”jelasnya.
Kabid Ketenagakerjaan Dinas Sosial Pemkot Depok RR.Ambar Hariyanti menyampaikan,”bahwa Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yakni tertuang atas Inpres No.4/2022, nah… untuk mencegah kemiskinan, negara hadir ,yakni, 1. melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, ke-2 Melalui pemberdayaan masyarakat, ke-3 , Membangun infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong -kantong kemiskinan,”ungkapnya.
“Wilayah Aglomerasi garis kemiskinan tahun 2023 kota Depok pada peringkat teratas di angka Rp.804.984/kapita/bulan , diikuti kota Bekasi dan prov DKI Jakarta.Rata-rata kemiskinan di provinsi Jawa Barat Rp.495.219/kapita/bulan.Lalu,siapa saja sasaran penerima KDS ? Yaitu masyarakat miskin yang memiliki KTP,KK Depok , Masuk dalam DTKS/ Non DTKS , Belum mendapatkan bansos dari manapun dan Prioritas Lansia, Disabilitas,”ujarnya.
Hadir Ketua Sekber Wartawan Depok Dindin Syarifuddin,Wakil Ketua SWI Yeni ,Pembina SWI Heri Budiman ,Ketua Kegiatan Riki dan para anggota SWI serta para undangan.
(ish)
