KEJARNEWS.COM, Depok. | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Depok tahun 2025, bertempat di Gedung Rektorat Joko Widodo,Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Jl Raya Bogor Km 33 Cisalak, Depok pada Rabu (30/04/2025).
Pemerintah Kota Depok menyampaikan komitmennya dalam mewujudkan program-program pembangunan yang berpihak pada masyarakat melalui strategi efisiensi anggaran dan penentuan skala prioritas.
Wali Kota Depok Dr.Supian Suri dalam sambutannya mengatakan,” efisiensi anggaran bukan semata soal pemotongan, tetapi lebih kepada pengalihan dan penyesuaian berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat. Efisiensi sebetulnya lebih kepada merelokasi anggaran menjadi prioritas yang diutamakan. Artinya, berstrategi dalam menentukan mana yang lebih dulu perlu dijalankan,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan, bahwa program-program prioritas yang kini tengah dirancang dan dijalankan, merupakan turunan dari janji kampanye yang kemudian diterjemahkan ke dalam produk formal berupa Peraturan Daerah (Perda). Fokus utamanya adalah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat.
“Ini harus dijalankan. Kita prioritaskan apa yang paling dibutuhkan masyarakat Depok pada kurun waktu sekarang ini,” harapnya.
Dalam paparannya disampaikan, bahwa sejumlah janji kampanye membangun Kota Depok sudah berproses menjadi produk hukum yang formal. Nantinya sejumlah rencana pembangunan dan kebijakan dituangkan pada program kerja yang harus dijalankan.
“Jadi kalau kemarin kita bercerita wacana di dalam konteks kampanye, janji-janji itu, hari ini janji itu sudah menjadi produk hukum formal yang memang nanti kalau sudah jadi Perda, ya harus dijalankan.Produk formal yang kita keluarkan , nantinya dalam bentuk Perda RPJMD dan Perda RPJPD,” jelasnya.
Diterangkannya Pemerintah Kota Depok akan mengerjakan program pembangunan jalan berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Adapula program peningkatan pendidikan anak dan pemberian kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Depok.
“Terkait dengan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, Pemerintah Depok akan menyiapkan semacam Kartu Identitas (semacam KTP) untuk anak-anak / remaja berkebutuhan khusus. Program ini diinisiasi oleh Dinas Kependudukan kota Depok.
Untuk diketahui, saat ini terdapat 1 Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, dan 9 SLB swasta, bagi anak berkebutuhan khusus di kota Depok. Diharapkan dengan adanya KTP bagi anak berkebutuhan khusus ini, bisa didapatkan data yang lebih valid jumlah anak berkebutuhan khusus.
Seorang peserta Musrenbang Sinta, terkait sambutan Walikota terkait anak inklusi dirinya menyampaikan koreksi, dikatakannya identitas untuk anak inklusi itu bagus ,namun identitas bukan yang menjadi prioritas bagi kami,” ujarnya.
“Namun ada yang lebih diperhatikan bagi anak inklusi tersebut yaitu fasilitas perlengkapan dan peralatan terapi , ruangan terapi yang nyaman di tiap sekolah, Dokter Psikiater, Ahli Psycolog , serta guru pendamping yang sudah bersertifikasi menangani anak-anak istimewa dan wadah dalam mengetahui dan mengembangkan bakat anak istimewa tersebut,”ungkap Sinta , orang tua anak yang berkebutuhan khusus.
Pada Musrenbang Tingkat Kota Depok saat ini , hadir Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah, Kepala Bappeda Dadang Wihana, Forkopimda, Para Organisasi Perangkat Daerah, Anggota DPRD Depok , Tokoh Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan.
(ish)
