Depok. | Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026 dengan mengusung tema “Penguatan trilogi pondasi transformasi yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inklusif untuk mewujudkan Depok yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan”.
Acara di Aula Kelurahan Sukatani, Jumat (31/01/2025).
Hadir Anggota DPRD Kota Depok dari Komisi C, Nuryuliani (PKS), Mohammad Taufik (Demokrat), dan Abdul Choir (PKB). Turut hadir Camat Tapos Suhendar, Ketua LPM, para Ketua RW, UPTD Puskesmas, Ketua TP PKK, Babinsa, Binmas, serta narasumber dari Bappeda dan PUPR.
Lurah Sukatani, David Eko Purnomo, dalam sambutannya mengungkapkan,” bahwa anggaran kelurahan mencapai Rp4,22 miliar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp4,14 miliar atau sekitar 34,68%,” ujarnya .
Apresiasi kami sampaikan atas dukungan aspirasi dari anggota dewan yang menyumbangkan Rp6,82 miliar untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan drainase, serta bantuan rumah tidak layak huni di 30 titik,” tuturnya.
Usai Musrenbang, saat ditemui media David Eko mengatakan,” Musrenbang hari ini menyerap aspirasi dari usulan RW yang ada di sukatani sejumlah 26 RW.Sesuai janji kampanye Walikota terpilih terkait dana RW 300 juta,artinya kalau saya menyikapi kegiatan ini ada unsur pemerataan.
Transformasi dari semula kita memakai dana kelurahan bergeser ke RW. Tiap RW berbeda latar belakang permasalahan yang menjadi skala prioritas yang akan dibangun di thn 2026. Yang melaksanakan skala teknisnya RW, mekanisme juknisnya dan lainnya belum sampai ke sana , baru tahap terkait perencanaan pengajuan anggaran.
Thn 2026 RW bisa membentuk Pokmas sendiri di level tingkat RW, atau meminta bantuan Pokmas Kelurahan.Hal tersebut tergantung pihak RW dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terutama yang keterkaitan dengan infrastruktur.
Besaran anggaran tiap RW 300 jt, batas pagu di awal, namun implementasi pelaksanaan berdasarkan usulan kebutuhan RW, kalau saya periksa hampir mendekati angka 300,tidak lebih,usulan RW ada 36 kegiatan, cuman mandatori menu wajib ada 2 kegiatan, yaitu operasional posyandu senilai 500 rb/bulan dan wisata keberagaman yang senilai Rp.25 juta/RW,”tuturnya.
Ditambahkannya,” ada tiga RW mengajukan usulan mobil ambulans atau mobil siaga yaitu RW 3,6 dan RW 7 nanti bila disetujui untuk perawatan ambulans, next akan diatur lagi,”tutupnya.
Sementara itu, Mohammad Taufik dari Komisi C DPRD Kota Depok mengingatkan bahwa program pembangunan harus disusun secara efektif dan tepat sasaran. Ia menyoroti pentingnya peningkatan indeks pembangunan masyarakat (IPM) di Kecamatan Tapos, yang masih tergolong rendah, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. (ish)
