KEJARNEWS.COM, Depok. | Pada momen HUT Kemerdekaan RI ke-80, anggota DPRD Provinsi Jabar Hasbullah Rahmad.M.Hum hadir pada acara lomba jalan santai , yang di gagas H.Sarmili dan H. Yahman, di kediaman Haji Sarmili. Hampir 7000 peserta hadir dalam kegiatan jalan santai tersebut.
Saat ditanya media,terkait pendidikan SMA dan SMP dikota Depok, dirinya mengatakan “Sekarang kita lagi bangun 165 Ruang Kelas Baru (RKB) di Depok include meja dan kursi, 165 Ruang kelas baru tersebut terdistribusi ke 4 sekolah SMA Negeri dan ke 3 sekolah SMK , jadi ada satu sekolah contoh SMKN 3 di Kalimulya mendapat 6 lokal,” ungkap Hasbullah, Sabtu (16/8/25) usai mengikuti acara jalan santai di Kediaman Sarmili, Sukmajaya, Depok.
“165 ruang kelas baru tersebut sekarang sedang mau tender untuk program provinsi Jawa barat bagi Depok,”ujarnya.
Terkait sekolah SMA/ SMK swasta yang keberatan dengan keputusan Gubernur tersebut, Hasbullah mengatakan,” iya memang ada penurunan jumlah siswa yang ditampung di sekolah swasta karena sekolah Negeri overload namun warga Depok harus tau di Jawa barat ini ada anak 25 persen tidak melanjutkan ke SMA/SMK, kalau tidak disekolahkan ke Negeri, ini orang tuanya enggak bakal sekolahin anaknya di swasta,” ucapnya.
“Jadi programnya pak Gubernur dengan memperbolehkan siswa diterima melebihi 36 siswa per rombel itu lebih untuk menyelamatkan anak-anak yang akan putus sekolah. Keputusan Gubernur itu jelas sasarannya yakni orang miskin/tidak mampu, yatim piatu, dan anak sekitar sekolah.
“Sejumlah 50 siswa satu rombel hanya untuk 6 bulan kedepan saja, setelah ruang kelas baru jadi, mebel air kursi meja susah tersedia mereka sudah bisa pindah ke ruangan baru tersebut.
Nah…orang yang mampu yang sudah diterima akan dikeluarkan, contohnya di SMAN 6 Limo, itu ada yang dikeluarin karena bukan haknya, meskipun sudah masuk harus dikeluarkan dan akan mengakibatkan Dapodiknya tidak keluar.
Keputusan Gubernur ( Kepgub) bertujuan menyelamatkan anak yang tidak bisa masuk sekolah Negeri dari keluarga tidak mampu yang pastinya anak tidak akan mampu bersekolah di swasta yang akhirnya anaknya tidak bersekolah.
“Maka dibuatlah kebijakan tersebut oleh pak Gubernur, yang dimana konsekuensinya Provinsi Jabar harus menganggarkan Ruang kelas baru yang tidak sedikit, hampir 800 RKB yang akan dibangun se-jawa barat dan Depok mendapat 165 Ruang Kelas baru,”jelasnya.
Ditambahkannya, momen Kemerdekaan RI ke-80 untuk dunia pendidikan, pendapat Hasbullah, sesuai konsen pak Presiden Prabowo yakni membuat sekolah rakyat dan sekolah Garuda dimana sekolah Garuda itu adalah sekolah unggulan bagi siswa yang pintar- pintar bisa ada seperti sekolah ikatan dinas sementara Sekolah Rakyat khusus menampung bagi siswa tidak mampu/miskin.
“Jadi intinya, dengan adanya sekolah rakyat itu tidak ada orang miskin yang tidak bersekolah harus semua sekolah. Untuk itu, kemerdekaan dalam perspektif pendidikan satu sisi seperti saat ini di SMA/ SMK N tidak ada sekolah yang jual buku, seragam, study tour, pemungutan wisuda, enggak ada…semuanya digratiskan artinya orang sekolah di sekolah negeri saat ini negara hadir untuk pendanaan lewat BOS, BOPD untuk Negeri, BPMU untuk swasta nah ini menurut saya kita Merdeka dalam perspektif pendidikan,”tuturnya.
“Menurut saya dengan free nya sekolah swasta oleh program pak Prabowo Presiden RI dengan asta cita nya dan program Gubernur KDM itu merupakan kado bahwa kita sudah mulai Merdeka dalam perspektif pendidikan, tinggal sekarang ..bagaimana negara memberikan subsidi kepada sekolah swasta karena sekolah swasta juga haknya sama penyelenggara pendidikan di Republik Indonesia ini, Pendidikan itu tanggung jawab negara, orang tua dan masyarakat,
“Bagaimana tanggung jawab negara kepada sekolah swasta, nah kedepan…sekolah swasta juga berhak mendapat gedung, fasilitas ditambah dan uang SPP disubsidi oleh pemerintah, contoh Pemerintah Kota Depok dalam kewenangan SMP sudah melakukan Mou dengan sekolah SMP swasta gratis dalam artian Pemerintah Kota Depok yang membayarkan biaya pendidikan ke sekolah swasta dan hal itu juga bisa dilakukan ke depan bagi level SMA/SMK agar sekolah swasta kedepannya tidak kolaps , tidak kekurangan daya tampung karena sekolahannya bagus, gurunya bagus dan otomatis akan banyak yang tertampung.
“Mungkin di tahun 2027 hal itu bisa dilakukan, karena saat ini tahun 2025- 2026, Gubernur fokus pada infrastruktur jalan provinsi yang panjangnya 2363 KM, PJU, Irigasi, Ketahanan pangan, Listrik masuk desa dan Pembangunan ruang kelas baru,”harapnya.
(ish)
