Program Abdi Nagri Sinergi Majukan Jawa Barat, Warga Depok Sampaikan Keluhan Pendidikan

KEJARNEWS.COM , Depok. | Wali Kota Depok, Dr. Supian Suri mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas terselenggaranya program Abdi Nagri Nganjang ka Warga , Sabtu (5/7/25) di Lapangan Irekap, Jatimulya Cilodong, Kota Depok.

Acara yang digelar 19.30 malam disambut warga Depok yang ingin bertemu Gubernur Kang Dedy Muliadi .

“Kehadiran program Abdi Nagri menjadi wadah mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dan saya berharap agar kolaborasi antara Pemkot Depok dan Pemprov Jawa Barat dapat terus terjalin demi kemajuan bersama,”ungkap Wali Kota Depok Dr.Supian Suri.

“Insyaallah, Depok Maju, Jawa Barat Istimewa akan tercapai. Aamiin,” harapnya.

“Mohon doa dan dukungannya untuk kami di Pemerintah Kota Depok dan juga Pak Gubernur dalam menjalankan amanah ini. Semoga kami bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jawa Barat, khususnya warga Kota Depok,”tuturnya.

Supian juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan dan mendukung jalannya pemerintahan baik di tingkat kota maupun provinsi agar dapat menjalankan amanah dengan maksimal.

Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi kepada warga Depok yang hadir dan menunjukkan antusiasme tinggi meski cuaca sempat diguyur hujan.

Pada sesi dialog, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanyakan warga Depok yang disambut orang tua mengeluhkan anaknya tidak diterima di sekolah karena masalah administrasi Kartu Keluarga.

Gubernur meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat segera menerbitkan surat edaran yang menjamin seluruh anak mendapat akses pendidikan tanpa terkendala syarat administratif, seperti kepemilikan Kartu Keluarga (KK).

“Pak Sekda, bikin surat edaran ya. Ini problem di mana-mana. Sekolah itu hak setiap keluarga. Tidak mesti anak-anak masuk sekolah harus ada KK,” ujar Dedi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), di hadapan masyarakat dan jajaran Pemerintah Kota Depok.

“Tujuan dibikin KK itu untuk domisili. Tapi kalau dia sudah lama tinggal di situ dan tidak punya KK, itu bisa diverifikasi. RT cukup yang menjelaskan,”tuturnya.

Dedi turut menyinggung proses seleksi PPDB yang dianggapnya terlalu rumit. Ia menilai, sistem yang ada saat ini menyulitkan orang tua karena harus berpindah jalur pendaftaran tanpa kejelasan.

“Sekarang juga sebetulnya bikin pusing, jujur saja. Di zonasi nggak diterima, pindah ke afirmasi, lalu ke prestasi. Muter-muter. Rakyat mau sekolah saja jadi repot.Kalau sudah tahu jumlah siswa yang dibutuhkan sekian, ya langsung diputuskan saja. Jangan sampai orang tua murid bolak-balik tanpa kepastian,”jelasnys.

(ish)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *