Kemerdekaan Pers dan Pembatasan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Depok | Azas kemerdekaan pers Indonesia tertuang pasal 2 UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.Kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan prinsip-prinsip demokrasi,keadilan dan supremasi hukum.
Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok bersama kisaran 40 jurnalis menggelar diskusi dan sosialisasi mengenai perlindungan anak dan pembatasan pemberitaan, yang berlangsung di Ruang Edelweis Wisma Hijau Cimanggis Kota Depok,(7/8).
Acara lanjutan yang digelar DPAPMK Kota Depok bersama awak media tersebut dihadiri oleh Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Drs.Dermawan.M.Si.Ketua Kompetensi PWI Pusat, Kamsul Hasan, Rita Nurlita dari Pranata Humas Diskominfo Kota Depok, Pengurus Organisasi Pers serta Komunitas Wartawan media cetak dan online.
Selaku moderator dalam acara tersebut adalah dari Pranata Humas Diskominfo Kota Depok ,Rita Nurlita dengan tema “Peran Media Massa Dalam Perlindungan Anak”.


Dalam penjelasan Dermawan salah satu nara sumber pada giat saat ini mengatakan,” anak adalah amanah dari Tuhan yang Kuasa ,Allah SWT oleh karena itu, harus ada lembaga perlindungan anak, dalam kategori khusus,misalnya anak inklusif (berkebutuhan khusus) karena banyak orang tua malu ,yang menyembunyikan sesuatu mengenai anaknya,” ujarnya.
Adapun Nara sumber selanjutnya adalah Kamsul Hasan dari Ketua Kompetensi Wartawan PWI Pusat menerangkan mengenai Pedoman Pemberitaan Media Siber dan pembatasnya dan UU turunan pasal 28.Pasal XV UU No.1/1946 tentang Peraturan Pidana jo.UU No.73 /1958 menyatakan,berlakunya UU No.1/1946 untuk seluruh wilayah RI (meggunakan KUHP).Terkait berita hoax (bohong) pasal 14 dan 15 (SIUPP)Menggunakan KUHP) .UU.No 9/1998, mengatakan Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.UU No39. UU NO.9 /1998.UU No.9 /1998 Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. UU.No.39/1999 tentam HAM serta UU.40 /1999 tentang Pers yang berbadan hukum.
Lebih lanjut Kamsul menjelaskan bagaimana mengatasi tulisan yang sudah terlanjur diterbitkan supaya tidak terkena pasal ? Sementara tulisan tersebut sudah menjadi barang bukti. Kamsul juga sebagai Tim Perumus SPPA dan PPPA memberikan,” contoh-contoh pelanggaran dari beberapa media ekstrim yang sudah terkenal di kalangan masyarakat,”tuturnya.


“Dilanjutkan Kamsul, alat bukti dalam media cetak batas waktunya (kadaluarsa) sampai satu tahun ke depan, adapun alat bukti dalam media online kadaluwarsanya bisa sampai 12 tahun ke depan, untuk itu para wartawan diharapkan agar mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan berhati-hati dalam menyajikan pemberitaan di media cetak dan online supaya tidak terjerat kasus hukum yang tertuang UU No.11/2008 Jo.UU No.19/2016 tentang IT,” jelas Kamsul.
Red/ish

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *